Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
1/Pid.Pra/2025/PN Pwr R. HARIBAN TRIPRASETYO Kepala Kepolisian Resor Purworejo Minutasi
Tanggal Pendaftaran Selasa, 26 Agu. 2025
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya penetapan tersangka
Nomor Perkara 1/Pid.Pra/2025/PN Pwr
Tanggal Surat Selasa, 26 Agu. 2025
Nomor Surat 1
Pemohon
NoNama
1R. HARIBAN TRIPRASETYO
Termohon
NoNama
1Kepala Kepolisian Resor Purworejo
Advokat
Petitum Permohonan

P R I M A I R :

  1. MENERIMA DAN MENGABULKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.

 

  1. MENYATAKAN TINDAKAN TERMOHON DALAM MELAKUKAN KEPUTUSAN PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP DIRI PEMOHON DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 378 JO 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN SURAT KETETAPAN TERSANGKA NOMOR : S.Tap/109/VIII/RES.1.11/2025/ SATRESKRIM  TERTANGGAL 12 AGUSTUS 2025 YANG DIKELUARKAN OLEH TERMOHON (KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO) ADALAH KEPUTUSAN YANG TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM  DIKARENAKAN PROSES PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH MELANGGAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, SERTA PROSES PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH BANYAK MELAKUKAN PELANGGARAN ATURAN HUKUM NORMATIF YURIDIS SERTA PROSES PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1956 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA OLEH KARENANYA PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA A- QUO  DINYATAKAN TIDAK SAH MAKA PENETAPAN TERSANGKA TERSEBUT HARUS DIBATALKAN SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

 

  1. MENYATAKAN TIDAK SAH SEGALA KEPUTUSAN ATAU PENETAPAN YANG DIKELUARKAN LEBIH LANJUT OLEH TERMOHON YANG BERKENAAN DENGAN PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON DALAM PERKARA A-QUO.

 

  1. MEMERINTAHKAN KEPADA TERMOHON UNTUK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERINTAH PENYIDIKAN KEPADA PEMOHON.

 

  1. MEMULIHKAN HAK PEMOHON DALAM NAMA BAIK, DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA.

 

  1. MENGHUKUM TERMOHON UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA MENURUT KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

 

S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a-quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

 

Kami sangat yakin bahwa kemandirian Majelis Hakim yang bebas dalam perkara ini dengan berwawasan dan Muara Kasih akan KEBENARAN YANG HAKIKI dan tercermin menurut keadilan (ex aequo et bono) serta jiwa pengayoman akan membawa pada nuansa yang sejuk dan didambakan oleh setiap insan.

 

Karena apa yang benar akan dikatakan benar dengan suatu putusan yang obyektif serta tercermin pada hati nurani

 

Demikian Gugatan Praperadilan kami ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a-quo Pengadilan Negeri Purworejo dalam  perkara ini berkenan menerima atau menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjadikan putusan.

Pihak Dipublikasikan Ya